BeritaEksekutif

APBD 2023 Bartim disepakati Rp1,162 triliun

FORUMHUKUM.ID – Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Barito Timur menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp1,162 triliun.

“Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas masukan, kritik dan saran yang diberikan DPRD Barito Timur hingga pada tahapan akhir pembahasan Raperda APBD 2023,” kata Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas di Tamiang Layang, Jumat.

Dia menjelaskan, Raperda APBD 2023 akan diajukan ke Gubernur Kalteng melalui Biro Bagian Hukum Pemprov Kalteng untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan ditargetkan pada Desember.

Ditambahkan Ampera, peluncuran APBD 2023 akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Penyerapan anggaran triwulan pertama akan dimaksimalkan, terlebih lagi adanya perencanaan pembangunan infrastruktur berupa jalan.

“Perencanaan pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan 2022 tadi, khususnya Dinas PUPR Perkim Barito Timur,” kata Ampera.

Ampera memproyeksikan pada Februari 2023 mendatang, sejumlah pekerjaan infrastruktur akan dilaksanakan pelelangan guna mendukung penyerapan anggaran pada triwulan pertama 2023.

Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio menambahkan, secara kelembagaan DPRD Barito Timur telah melaksanakan tugasnya mulai pembahasan, memberikan pandangan, saran dan kritik hingga penandatangan keputusan  bersama terkait APBD 2023.

“Kita harapkan Pemkab Barito Timur menindaklanjuti dan secepatnya mendapatkan evaluasi dari Gubernur dan bisa mengesahkan APBD 2023,” kata Nur.

Politisi Partai Golongan Karya itu juga mengharapkan pelaksanaan program pembangunan pada 2023 bisa dilaksanakan secepatnya seperti kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan lainnya, serta diiringi kegiatan-kegiatan yang menyasar masyarakat.

“Seperti infrastruktur jalan jembatan ini segera dieksekusi, jangan sampai dilaksanakan akhir tahun sehingga ada kesempatan panjang dan memberikan waktu pekerja menyelesaikan, serta risiko gangguan alam bisa diminimalisir,” demikian Nur Sulistio. ( Ant/Res/FH-88)

Jika ingin content ini hubungi pihak Forum Hukum