BeritaEkonomi BisnisNasionalPertambangan

Indonesia Dorong Pengesahan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di KTT ASEAN 2023

FORUMHUKUM.ID – Jakarta, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 pada Mei 2023 mendatang akan mengesahkan beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV).

“Di dalam pertemuan High Level Task Force on Economic Integration, negara ASEAN sepakat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di ASEAN dan akan disahkan pada KTT ke-42, Mei mendatang,” ujar Retno dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Indonesia memiliki sejumlah prioritas dalam menjalani perannya sebagai Ketua ASEAN 2023. Ada tiga pilar dalam tema besar keketuaan Indonesia “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

Ketiganya adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan implementasi Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific/AOIP).

Pada pilar Epicentrum of Growth, kata Retno, Indonesia berupaya untuk memastikan penguatan ketahanan energi dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional.

Pada kesempatan ini, Retno Marsudi turut menegaskan bahwa pemerintah juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di Myanmar sebagai bagian dari upaya penanganan untuk menyelesaikan krisis di negara tersebut.

Pelibatan para pemangku kepentingan itu dikatakan Retno menjadi sangat penting demi mendorong terciptanya dialog nasional yang inklusif.

“Pelibatan ini dengan berbagai pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan mandat Konsensus Lima Poin,” ujar Retno.

Meski begitu Retno tidak menyebutkan secara detail pihak-pihak mana saja yang telah ditemui. Dia hanya menyampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan dengan stakeholder di Myanmar,

Indonesia terus menyampaikan seruan mengenai pentingnya penghentian tindak kekerasan dan penyalahgunaan kekuatan.

Untuk pertama kalinya, Indonesia selaku Ketua ASEAN dikatakan Retno juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah utusan khusus, termasuk utusan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB serta para utusan khusus dari negara tetangga Myanmar dan negara lainnya.

Koordinasi dan sinergi sembari terus memperkuat sentralitas ASEAN.

“Dari pertemuan kami dengan semua utusan khusus, tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan

Indonesia, sentralitas ASEAN, dan Konsensus Lima Poin tampak sangat kuat,” tuturnya.

Indonesia juga telah memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar agar ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukannya, tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan orientasi politik.

“Dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AHA Centre telah berhasil melakukan konsultasi dengan beberapa stakeholder yang sebelumnya belum dapat dilakukan. Dengan demikian terdapat pergerakan mengenai akses yang diberikan kepada AHA Centre,” kata Retno.

Kebutuhan kemanusiaan di Myanmar meningkat di tengah pengetatan operasional untuk organisasi-organisasi kemanusiaan.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mencatat sebanyak 17,6 juta orang, hampir sepertiga populasi, diperkirakan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2023.

Badan tersebut juga melaporkan bahwa dalam dua bulan pertama pada 2023, lebih dari 154.000 orang di Myanmar terpaksa mengungsi dan hidup dalam kondisi tak menentu di kamp-kamp dan tempat-tempat tak resmi, seperti hutan. ***

Jika ingin content ini hubungi pihak Forum Hukum