Berita UtamaEksekutifNasional

Gibran Rakabuming Bertolak ke UEA Untuk Dapatkan Dana hibah

FORUMHUKUM.ID – Solo – Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah setempat.

“Ke Abu Dhabi, seusai peresmian masjid (Masjid Raya Sheikh Zayed) terjadi komunikasi yang baik antara Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden UEA Syeikh Muhamad bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Beliau menyodorkan ide dan mengajukan hibah untuk Pemkot Surakarta,” kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Senin (26/12/2022).

Ia mengatakan rencananya dana hibah yang diberikan kepada Pemkot Surakarta mencapai ratusan miliar rupiah.

“Rinciannya, pertama di PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), kebanyakan untuk pembangunan jalan, terutama jalan kampung. Kalau bisa jalan kampung tuntas (pengerjaannya),” katanya.

Selain itu, dana hibah tersebut juga akan disalurkan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Surakarta untuk penataan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai ribuan unit.

“Di sektor kesehatan untuk peralatan medis, alat kesehatan untuk melengkapi rumah sakit daerah dan Puskesmas. Di sektor pendidikan ada pengadaan teknologi informasi untuk 27 SMP, sekitar 100 SD, dan untuk infrastruktur pembelajaran,” katanya.

Di sektor usaha, dana hibah digunakan untuk pembangunan pasar tradisional dan bantuan modal UMKM.

“Dispora juga menyelesaikan GOR Manahan, karena fasilitasnya mahal, seperti kelengkapan kursi, IT, videotron itu kan mahal,” katanya.

Ia berharap berbagai proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan segera dilakukan pada tahun 2023.

Sebelumnya, Gibran mengatakan Pemkot Surakarta akan menggandeng Pemerintah UEA untuk program pengentasan kemiskinan masyarakat.

“Salah satunya tentang kemiskinan, targetnya pengentasan 100 persen dipercepat dengan adanya bantuan dari Pemerintah UEA,” katanya.

Ia mengatakan jika tanpa bantuan dari Pemerintah Uni Emirat Arab, diperkirakan pengentasan kemiskinan bisa selesai sekitar tahun 2025-2026. Sedangkan dengan bantuan dari UEA diharapkan program tersebut bisa selesai pada dua tahun ke depan.

“Tenang saja, rampung-rampung,” katanya. (Sumber  ANTARA)

Jika ingin content ini hubungi pihak Forum Hukum