BeritaLegislatifMurung Raya

DPRD Mura: Opini WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

Forumhukum.id, Puruk Cahu – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Dina Maulidah, menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurut Dina, capaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Alhamdulillah, LKPD Tahun 2025 Murung Raya kembali memperoleh opini WTP dari BPK. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya, Jumat (29/05/2026).

Dina mengatakan, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Politisi PKB tersebut menegaskan bahwa capaian itu harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. “Raihan WTP ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, Dina menilai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. “DPRD berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kuat,” tukasnya. (Ed)