Berita UtamaNasional

DPRD Bartim Berharap Pihak Eksekutif Lebih Maksikmal Menggunakan Anggaran Berkaitan dengan Hajat Orang Banyak

Barito Timur, Forumhukum.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah, berharap pihak pemerintah daerah (Eksekutif) lebih maksimal dalam menggunakan anggaran yang dapat menyentuh masyarakat berkaitan dengan hajat orang banyak.

Kepada awak media, Wakil Ketua I Ariantho S Muler, usai rapat mengungkapkan bahwa dalam rapat pekerja yang telah dibahas diketahui dari pencapaian belanja modal semester I masih 20 persen, sehingga DPRD meminta pihak Eksekutif genjot penyerapan anggaran.

Politikus yang sudah menduduki 4 periode di kursi DPRD ini mengingatkan agar pihak eksekutif dapat mengejar sisa waktu 6 bulan untuk lebih ekstra bekerja keras agar program-program yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak seperti infrastruktur, pertanian, perkebunan, belanja sosial dan belanja hibah untuk penyerapan anggaran lebih dipercepat melihat penyerapan anggaran yang masih rendah pada semester I tahun 2021.

“Dari hasil pembahasan realisasi anggaran semester I, pemerintah daerah menyampaikan secara keseluruhan serapan anggaran mencapai 42 persen. Ternyata penyerapan yang maksimal pada belanja pegawai, sedangkan di biaya hibah, biaya sosial dan biaya infrastruktur masih di bawah 20 persen,” jelas Ariantho usai rapat, Selasa, (27/07/2021).

Menurutnya, serapan anggaran secara keseluruhan sebesar 42 persen memang terlihat cukup tinggi, namun DPRD tidak lepas dari fungsi pengawasannya kami tetap memberikan masukan dan saran, kami tidak melihat diglobalnya saja tetapi memilah bagian mana yang penyerapannya maksimal, ternyata yang lebih maksimal di belanja pegawainya saja.

Baca Juga:

“Sesuai dengan Instruksi Presiden, seharusnya dalam kondisi pandemi seperti ini eksekutif mengoptimalkan pembiayaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” terang Ariantho.

Ariantho juga berharap ada keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal yang dapat menyentuh hajat hidup orang banyak.

“Kami dari DPRD tidak menyalahkan namun lebih mendorong untuk meningkatkan kepentingan orang banyak, sesuai dengan visi misi Barito Timur mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.

Sementara, kepala BPKAD Barito Timur, Misnohartaku menjelaskan rendahnya persentase belanja modal atau belanja publik karena masih dalam proses.

“Misalnya pemborong, tidak semua mau mengambil uang muka, mereka biasanya langsung ke tahap II, saat ini sebagian besar sudah cair, tinggal proses penyelesaian di review aktif,” ujarnya.

Menurutnya, eksekutif pasti berupaya mencapai target realisasi anggaran karena jika tidak mencapai target maka akan dikenai sanksi.

“Kami sudah beberapa kali rapat berkoordinasi dengan SKPD terkait percepatan realisasi anggaran, SKPD sudah kelar semua tinggal eksekusi, kalau uang tidak ada masalah, tinggal persyaratan administrasi dan kerja keras bersama untuk mencapai target,” jelas Misno.(Aseng/Red)

Jika ingin content ini hubungi pihak Forum Hukum