Fraksi NasDem Soroti SiLPA dan Dorong Optimalisasi Pengelolaan APBD

FORUMHUKUM.ID, Puruk Cahu – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Fahriadi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (5/6/2026).

Menurut Fahriadi, SiLPA merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, perkembangan SiLPA perlu mendapat perhatian serius agar dapat menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ke depan. “Fraksi NasDem berpandangan bahwa SiLPA merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab tingginya SiLPA perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program, serta memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Fahriadi, optimalisasi pengelolaan APBD sangat penting agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target serta memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah.

Selain menyoroti SiLPA, Fraksi NasDem juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Namun demikian, Fahriadi menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Temuan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius agar tata kelola keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Fraksi NasDem juga memberikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target. Meski demikian, pemerintah daerah didorong untuk terus menggali berbagai potensi sumber pendapatan baru guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Fraksi kami berharap pembahasan Raperda tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Murung Raya,” tukasnya. (Man)