Bupati Kapuas Minta Porsi APBD Kalteng Lebih Adil, Jalan dan Pertanian Jadi Sorotan
Kuala Kapuas, Forum Hukum. id – Bupati Kapuas H. M. Wiyatno meminta dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang lebih proporsional untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, terutama di sektor infrastruktur jalan, pertanian, dan pelayanan kesehatan.
Harapan tersebut disampaikan Wiyatno saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, Rabu (21/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Dodo serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Wiyatno menekankan pentingnya dukungan anggaran provinsi yang seimbang dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kapuas, termasuk untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan sektor unggulan daerah.
“Harapan kami, dukungan APBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Kapuas dapat lebih proporsional, sehingga kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan sektor pertanian, dapat didukung secara optimal,” ungkap Wiyatno.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah pedalaman dan pesisir yang membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan infrastruktur serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas selama ini terus berupaya mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu, sinergi antarpemerintah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perkuat Sinergi untuk Dongkrak PAD
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhajirin, menegaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Sejumlah potensi penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak alat berat, serta penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan besar.
“Terkait apa yang disampaikan Bupati Kapuas, tentu akan kami catat dan koordinasikan dengan komisi-komisi terkait sesuai bidangnya. Untuk peningkatan PAD, kita perlu memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, termasuk dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak alat berat,” ujar Muhajirin.
Koordinasi lintas pemerintahan tersebut dinilai penting untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal guna mendukung pembiayaan pembangunan.
Penataan Aset Bank Kalteng untuk Dukung Layanan Kesehatan
Selain membahas optimalisasi PAD dan pemerataan pembangunan, pertemuan tersebut turut menyinggung rencana penataan aset Bank Kalteng untuk mendukung pengembangan Rumah Sakit Kabupaten Kapuas.
Pembahasan mencakup rencana pembangunan kantor baru Bank Kalteng serta kemungkinan pemanfaatan bangunan lama untuk menunjang pelayanan kesehatan. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah penyediaan tempat tinggal bagi dokter spesialis guna mendukung pelayanan medis di Kabupaten Kapuas.
Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan fasilitas penunjang kesehatan, sekaligus mendukung ketersediaan tenaga medis spesialis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menggali potensi pendapatan daerah, menyelaraskan prioritas anggaran, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas.(Tatang FH)