Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Peluncuran DTSEN 2026
Forumhukum.id, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Zoom Meeting Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Murung Raya, Senin (13/7/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat langkah pengendalian inflasi, sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi melalui berbagai strategi, seperti pemantauan harga secara berkala, pelaksanaan operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pokok agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap stabil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya tarif transportasi serta harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga dirangkaikan dengan peluncuran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026 oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Data yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri itu diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbarui data masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang terdampak gejolak ekonomi maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, serta memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Ed)