Dugaan Penggesekan Nomor Rangka Kendaraan Tanpa Izin, Aspek Pelindungan Data Pribadi Jadi Sorotan

PURUK CAHU – Forumhukum.Id, Dugaan tindakan pemeriksaan atau penggesekan nomor rangka kendaraan milik masyarakat tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya oleh pihak yang diduga Debt Collector (DC) atau Mata Elang (Matel) di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, menjadi perhatian dari perspektif hukum, khususnya terkait batas kewenangan dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi kendaraan milik orang lain.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut etika dalam melakukan pencarian kendaraan yang diduga menjadi objek pembiayaan bermasalah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai penghormatan terhadap hak kepemilikan, privasi, serta pelindungan data pribadi masyarakat.

Secara hukum, nomor rangka merupakan identitas spesifik suatu kendaraan yang dapat digunakan untuk membedakan satu kendaraan dengan kendaraan lainnya. Ketika informasi tersebut dikaitkan dengan identitas pemilik kendaraan, informasi itu berpotensi menjadi bagian dari data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP dijelaskan bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui informasi tersendiri ataupun kombinasi dengan informasi lainnya.

Selanjutnya, Pasal 20 UU PDP mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah. Artinya, pengumpulan maupun penggunaan informasi yang termasuk kategori data pribadi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan, Pasal 65 ayat (1) UU PDP secara tegas melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar, apabila seluruh unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi.

Meski demikian, pemeriksaan nomor rangka kendaraan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran data pribadi. Penilaiannya harus melihat apakah informasi yang diperoleh termasuk data pribadi, bagaimana informasi tersebut dikumpulkan dan digunakan, serta apakah terdapat unsur melawan hukum, maksud menguntungkan, dan potensi kerugian sebagaimana disyaratkan undang-undang.

Di sisi lain, aktivitas Debt Collector dalam mencari kendaraan yang menjadi objek pembiayaan juga harus memperhatikan batas kewenangan dan mekanisme hukum yang berlaku. Status sebagai pihak penagih atau penerima kuasa tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan tanpa batas untuk memeriksa kendaraan milik masyarakat tanpa persetujuan maupun dasar hukum yang jelas.

Oleh karena itu, persoalan ini penting menjadi perhatian bersama, termasuk bagi aparat penegak hukum, agar tidak terjadi praktik pencarian kendaraan yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pada prinsipnya, kepentingan penagihan maupun pencarian kendaraan tidak boleh ditempatkan di atas hukum. Setiap tindakan tetap harus memiliki dasar kewenangan yang sah, menghormati hak orang lain, serta tidak mengabaikan ketentuan mengenai pelindungan data pribadi.

Penegakan hak kreditur dan perlindungan hak masyarakat sebagai pemilik kendaraan harus berjalan secara seimbang dalam koridor hukum yang berlaku. (Alb- FH)