Komnas HAM Turun Tangan! Karhutla Kapuas Disorot, Dugaan Pelanggaran HAM dan Nasib Warga Terdampak Jadi Perhatian

KUALA KAPUAS, Forum Hukum. id – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia. Dampak karhutla yang meluas dan ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menjadi sorotan dalam pertemuan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kamis (12/11).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman, itu diterima langsung Bupati Kapuas HM Wiyatno. Komnas HAM datang untuk menggali informasi sekaligus meminta keterangan terkait perkembangan situasi karhutla, dampak yang dialami masyarakat, serta langkah konkret pemerintah daerah dalam penanganannya.

Sorotan Komnas HAM tidak semata-mata tertuju pada persoalan kebakaran dan kerusakan lingkungan. Lembaga negara tersebut juga menaruh perhatian terhadap potensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan peristiwa karhutla di wilayah Kapuas.

Pasalnya, karhutla berpotensi mengancam berbagai hak dasar masyarakat, mulai dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, hingga hak atas keselamatan dan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung.

Dalam koordinasi tersebut, Komnas HAM berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi warga terdampak, termasuk kebijakan, tindakan, serta upaya penanganan yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Bupati Kapuas HM Wiyatno bersama jajaran pemerintah daerah menyambut koordinasi tersebut. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi penting mengingat dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat merembet pada kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, sektor pertanian, hingga kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun komunikasi dan pertukaran informasi yang terbuka antara Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Tujuannya, memastikan setiap langkah penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga menjamin keselamatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.

Sorotan Komnas HAM ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan sekadar urusan memadamkan api. Lebih dari itu, negara memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tidak menjadi korban berlapis akibat bencana lingkungan, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, maupun hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.(Tatang FH)