BeritaLegislatifMurung Raya

Tuti Marhaeni Minta Pemkab Prioritaskan Pembenahan Aset Daerah

Forumhukum.id, Puruk Cahu – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya lebih serius memprioritaskan pembenahan, penataan, dan pemeliharaan aset-aset milik daerah yang hingga kini dinilai belum dikelola secara optimal.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Murung Raya, Tuti Marhaeni, Selasa (23/6/2026), saat menyoroti sejumlah aset lama milik pemerintah daerah yang memerlukan perhatian serius. “Kami sudah menyiapkan beberapa catatan yang penting untuk sama-sama kita pertimbangkan terkait aset-aset milik daerah, seperti aset Gedung Mesda, gedung kantor kehutanan yang lama, kemudian gedung atau rumah dinas Sekda yang lama,” ujar Tuti Marhaeni.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi aset-aset tersebut serta mempertimbangkan langkah penanganannya melalui anggaran perubahan agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Ia menilai sejumlah aset daerah saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan sehingga membutuhkan penataan, pemeliharaan, maupun pengelolaan yang lebih baik agar tetap memberikan manfaat bagi daerah.

“Agar pemda dapat memperhatikan, mengelola, memelihara atau menata aset-aset yang dimiliki daerah dengan baik, serta mencegah potensi kerugian daerah akibat pengelolaan aset yang kurang baik,” tegasnya. Fraksi NasDem berharap pemerintah daerah menjadikan pengelolaan aset sebagai salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selain menjaga nilai aset daerah, langkah tersebut juga dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta menghindari potensi kerugian akibat aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan penataan dan pemeliharaan yang baik, Tuti berharap aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat kembali berfungsi secara maksimal sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Ed)