Rumiadi Apresiasi 27 ASN Murung Raya Penerima Satyalancana Karya Satya
Puruk Cahu – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menyampaikan apresiasi kepada 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan penyematan dan penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang berlangsung di Aula Cahai Ondhui Tingang, Jumat (14/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rumiadi mengatakan, pemberian Satyalancana Karya Satya merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, disiplin dan pengabdian ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan loyalitas ASN yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami dari DPRD Murung Raya menyampaikan selamat kepada seluruh penerima Satyalancana Karya Satya,” kata Rumiadi.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi atas masa pengabdian, tetapi juga harus menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
Ia menilai, ASN memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena itu, integritas, profesionalitas, kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas harus terus dipertahankan.
“Penghargaan ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semakin lama masa pengabdian, tentu semakin besar pula tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi ASN lainnya,” ujarnya.
Rumiadi juga berharap para ASN penerima Satyalancana Karya Satya dapat terus menjaga semangat pengabdian serta meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin berkembang.
Ia menegaskan, DPRD Murung Raya akan terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Ed)
