
RDP DPRD dan Insan Pers Murung Raya Lahirkan Empat Kebijakan Konstruktif, Insan Pers Beri Apresiasi!
Puruk Cahu – Forumhukum.id, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Murung Raya dengan sejumlah insan pers berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., serta dihadiri Asisten I Setda, Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP), dan sejumlah anggota DPRD Murung Raya, Kamis (19/11/2026).
Dari unsur insan pers, hadir Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Murung Raya, Lulus Riyadi, Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Riansyah, serta perwakilan AWPI, IJTI, sejumlah pimpinan perusahaan pers dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Murung Raya.
RDP tersebut secara khusus membahas polemik terbitnya Surat Edaran Nomor 500.12/568/DISKOMINFO.SP/2026 tentang Pedoman dan Penatausahaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2027.
Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan insan pers menyampaikan keberatan terhadap substansi kebijakan satu pintu yang dinilai berpotensi memusatkan akses kerja sama publikasi pemerintah daerah melalui mekanisme tertentu.
Persoalan ini tidak semata menyangkut kepentingan perusahaan pers, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, kesetaraan kesempatan berusaha, transparansi pengelolaan anggaran publik, serta kemerdekaan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah batas kewenangan Surat Edaran. Secara hukum, Surat Edaran pada prinsipnya merupakan instrumen administratif yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kedudukannya tidak dapat begitu saja disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan membentuk norma hukum baru dan mengikat masyarakat secara umum.
Karena itu, kebijakan administratif perlu tetap berada dalam batas kewenangan pejabat yang menerbitkannya dan tidak semestinya digunakan untuk menciptakan pembatasan baru terhadap ruang usaha perusahaan pers tanpa dasar kewenangan dan landasan hukum yang memadai.
Persoalan lainnya menyangkut prinsip kesetaraan dan persaingan usaha. Perusahaan pers yang memiliki legalitas serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan semestinya memperoleh kesempatan yang proporsional dan tidak diskriminatif dalam mengakses kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
Dalam pembahasan tersebut juga mengemuka persoalan sumber penganggaran kerja sama publikasi yang telah tercantum dalam APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah terkait, termasuk Diskominfo SP dan Sekretariat DPRD.
Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran publikasi berjalan transparan, akuntabel, sesuai peruntukan, serta tidak menghilangkan prinsip kesetaraan dalam pelaksanaannya.
Dari berbagai pokok pembahasan, RDP tersebut menghasilkan empat arah kebijakan konstruktif yang menjadi perhatian bersama dalam penyelesaian polemik kerja sama publikasi media di Kabupaten Murung Raya.
Pertama, perlunya evaluasi terhadap Surat Edaran Nomor 500.12/568/DISKOMINFO.SP/2026, khususnya pada substansi pengaturan kerja sama publikasi satu pintu agar tetap berada dalam koridor kewenangan administratif pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kedua, penataan kembali mekanisme kerja sama publikasi dengan tetap menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesempatan yang setara bagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan hukum. Dalam kaitan ini, Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Hukum Berkontrak Media juga menjadi perhatian untuk dilakukan peninjauan dan evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan serta penyesuaian kebijakan yang lebih konstruktif.
Ketiga, memastikan pengalokasian dan pelaksanaan anggaran reguler publikasi pemerintah daerah melalui Diskominfo SP dan Sekretariat DPRD tetap berpedoman pada APBD dan DPA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Keempat, membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terbuka antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi pers, dan perusahaan media agar kebijakan publikasi ke depan disusun secara partisipatif, proporsional, dan tidak diskriminatif. Dalam pelaksanaannya, mekanisme melalui sistem E-Katalog yang telah mulai diterapkan sejak Tahun Anggaran 2026 tetap menjadi bagian dari pembahasan dan penataan kerja sama publikasi ke depan.
RDP ini sekaligus menjadi ruang penting untuk mempertemukan kepentingan tata kelola pemerintahan dengan perlindungan terhadap ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berkeadilan.
Kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pers dalam publikasi kegiatan pemerintahan bukanlah hubungan yang semestinya dibangun melalui pembatasan sepihak. Pemerintah memiliki kewajiban mengelola anggaran secara tertib dan bertanggung jawab, sementara perusahaan pers memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan usahanya sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Seluruh peserta forum menyambut positif empat arah kebijakan yang dibahas dalam RDP tersebut. Insan pers juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan DPRD Murung Raya dalam memfasilitasi dialog serta mempertemukan berbagai kepentingan guna mencari penyelesaian yang proporsional.
Hasil RDP ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun pola kemitraan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers, sekaligus menghadirkan kepastian hukum, keadilan dalam kesempatan berusaha, serta menjaga kemerdekaan pers di Kabupaten Murung Raya.
Semangat yang terbangun dalam forum tersebut menjadi pijakan bersama bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada pertentangan. Sebaliknya, melalui dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum, seluruh elemen dapat berkontribusi dalam membangun Murung Raya yang lebih maju, transparan, dan semakin sejahtera. (Alb-FH)
