BeritaEksekutifMurung Raya

Heriyus Tegaskan Pengelolaan Keuangan Desa Harus Akuntabel: Jangan Sampai Anggaran Berujung Persoalan Hukum

Puruk Cahu – ForumHukum.id, Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan seluruh kepala desa agar tidak mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Penegasan tersebut disampaikan Heriyus saat membuka kegiatan Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Murung Raya terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026, di Puruk Cahu, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Heriyus menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, anggaran desa merupakan amanah negara dan masyarakat yang harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Besarnya anggaran yang diterima desa harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab dalam pengelolaannya. Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan permasalahan akibat lemahnya administrasi, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, maupun penyalahgunaan kewenangan,” tegas Heriyus.

Ia menjelaskan, kegiatan gelar pengawasan tidak semata-mata menjadi forum penyampaian hasil pemeriksaan atau pengungkapan kekurangan administrasi pemerintahan desa. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi sarana evaluasi, pembinaan, introspeksi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Heriyus juga memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Murung Raya atas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil pengawasan harus ditindaklanjuti secara serius, konkret, dan tepat waktu.

“Saya meminta kepada seluruh kepala desa agar tidak mengabaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara konkret, disertai bukti penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Heriyus menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap penggunaan keuangan desa wajib memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, tujuan terukur, serta bukti pertanggungjawaban yang sah.

Kedua, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana APBDes direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan, termasuk pelaksanaan pembangunan serta realisasi anggaran desa.

Ketiga, melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan secara serius dan tepat waktu, sehingga tidak terjadi pengulangan temuan yang sama setiap tahunnya.

Keempat, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah desa melalui pembinaan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kelima, memperkuat fungsi pembinaan dan koordinasi oleh camat, perangkat daerah terkait, serta unsur pendamping desa. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas dan tidak boleh menunggu sampai persoalan muncul.

Lebih lanjut, Heriyus mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Tanggung jawab kepala desa bukan hanya kepada pemerintah di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan.

Ia secara tegas meminta agar anggaran desa digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Hindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, serta segala bentuk penyalahgunaan kewenangan,” pesannya.

Heriyus bahkan menyampaikan harapannya agar tidak ada kepala desa di Kabupaten Murung Raya yang harus berhadapan dengan persoalan hukum akibat ketidakcermatan, ketidaktertiban administrasi, maupun kesengajaan menyalahgunakan keuangan desa.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur desa membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa merupakan uang negara yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepada Inspektorat, Heriyus meminta agar fungsi pengawasan terus diperkuat, tidak hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga pembinaan dan konsultasi kepada pemerintah desa. Sementara itu, para camat diminta lebih aktif melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah masing-masing.

Menurut Heriyus, keberhasilan pembangunan Kabupaten Murung Raya tidak hanya ditentukan oleh pembangunan di tingkat kabupaten, tetapi juga sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di seluruh desa.

Ia berharap kegiatan gelar pengawasan tahun 2026 menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, memperkuat integritas aparatur, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Keberhasilan pengelolaan keuangan desa bukan diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Murung Raya terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026 tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Heriyus di Puruk Cahu, Selasa (17/11/2026) bertempat di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang. ( Alb-FH)