BeritaLegislatifMurung Raya

Dewan Sambut Kesepakatan KUA-PPAS 2027, Harapkan Anggaran Tepat Sasaran

Forumhukum.id, PURUK CAHU – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menyambut baik kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan DPRD.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang III Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya yang berlangsung di Aula DPRD, Jumat (20/11/2026).

Bebie menilai, tercapainya kesepakatan KUA-PPAS merupakan langkah penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Karena itu, perencanaan anggaran harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa setiap program yang direncanakan perlu disusun berdasarkan skala prioritas agar alokasi anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, anggaran Tahun 2027 diharapkan mampu mendukung sejumlah sektor penting, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kesepakatan ini, kita berharap perencanaan dan pengalokasian anggaran daerah dapat semakin terarah. Setiap program yang disusun hendaknya benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Murung Raya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Hal tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan sesuai peruntukan dan memberikan hasil optimal.

Selain itu, Bebie berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD 2027. Dengan koordinasi yang baik, berbagai program prioritas pembangunan diharapkan dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi harus menjadi pedoman bersama dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, anggaran daerah tahun 2027 diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya. (*)