
Mulai 1 Januari 2027, Heriyus Tegaskan Himbauan Angkutan Alat Berat Tonase Besar Dialihkan ke Jalur Bumban
PURUK CAHU – Forumhukum.id, Pemerintah Kabupaten Murung Raya mulai menyiapkan penataan jalur angkutan alat berat yang selama ini melintasi jalan umum dan kawasan permukiman warga. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kondisi infrastruktur jalan dari beban kendaraan bertonase besar.
Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/11/2026), menegaskan himbauan pemerintah daerah, bahwa mulai 1 Januari 2027, kendaraan pengangkut alat berat dengan tonase besar, khususnya kendaraan berkonfigurasi delapan dan sepuluh ban, diarahkan menggunakan jalur melalui Desa Bumban yang terhubung dengan akses jalan perusahaan.
“Mulai 1 Januari 2027, kendaraan pengangkut alat berat dengan tonase besar, khususnya kendaraan berkonfigurasi delapan dan sepuluh ban, diarahkan untuk menggunakan jalur melalui Desa Bumban yang terhubung dengan akses jalan perusahaan. Kita ingin penataan ini dilaksanakan secara tertib dan terkoordinasi,” tegas Heriyus.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan semata-mata persoalan pengaturan kendaraan, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan.
“Kita harus mempertimbangkan kondisi jalan di Murung Raya yang memiliki sejumlah tanjakan, turunan, serta ruas jalan yang melintasi kawasan permukiman. Karena itu, penggunaan jalan oleh kendaraan bertonase besar harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan kemampuan jalan dalam menerima beban kendaraan,” ujarnya.
Heriyus juga menyoroti risiko kecelakaan yang dapat terjadi apabila kendaraan pengangkut alat berat mengalami gangguan teknis ketika melintasi jalan umum, khususnya pada ruas jalan yang berada di kawasan padat penduduk.
“Kita tidak ingin terjadi lagi insiden kendaraan pengangkut alat berat yang mengalami gangguan pengereman atau kecelakaan di jalan umum, terlebih apabila jalur tersebut berada di kawasan permukiman penduduk. Keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Di wilayah Kelurahan Saripoi, Kecamatan Tanah Siang, pernah terjadi insiden kendaraan pengangkut alat berat jenis lowbed atau trailer yang dilaporkan mengalami gangguan pengereman ketika melintasi jalan menurun hingga menabrak rumah warga. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerugian material.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan jalan umum oleh kendaraan angkutan berat tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur yang dilalui.
Untuk mendukung rencana pemberlakuan kebijakan tersebut, Heriyus meminta perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perhubungan bersama pihak kecamatan, segera melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa angkutan alat berat.
“Saya meminta Dinas Perhubungan bersama pihak kecamatan agar segera melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa angkutan alat berat. Jangan sampai ketika kebijakan ini mulai diberlakukan, masih ada pihak yang belum mengetahui pengaturan jalur tersebut,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pengalihan jalur harus didukung persiapan teknis yang memadai, sehingga akses melalui Desa Bumban benar-benar memungkinkan untuk dilalui kendaraan pengangkut alat berat.
“Pengalihan jalur ini tentu harus dipersiapkan dengan baik. Kita perlu memastikan akses melalui Desa Bumban memungkinkan untuk dilalui kendaraan pengangkut alat berat, termasuk memperhatikan kondisi jalan, kapasitasnya, serta koordinasi dengan pihak perusahaan yang memiliki akses jalan tersebut,” jelasnya.
Sementara dari aspek regulasi, penataan penggunaan jalan oleh kendaraan pengangkut alat berat memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 19 UU LLAJ mengatur pengelompokan jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung jalan dalam menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penting dalam mempertimbangkan kemampuan suatu ruas jalan terhadap beban kendaraan yang melintas.
Selanjutnya, Pasal 20 mengatur kewenangan penetapan kelas jalan berdasarkan status jalan. Untuk jalan kabupaten, kewenangan penetapannya berada pada pemerintah kabupaten, sedangkan kelas jalan dinyatakan melalui rambu lalu lintas.
Pengaturan teknis mengenai kelas jalan juga telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Selain itu, Pasal 96 ayat (5) UU LLAJ mengatur tanggung jawab bupati dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan dalam menyiapkan pengaturan lalu lintas pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penataan jalur angkutan alat berat perlu memperhatikan status dan kelas jalan, kemampuan teknis infrastruktur, serta pertimbangan keselamatan lalu lintas. Termasuk memastikan kejelasan status jalur alternatif melalui Desa Bumban dan izin atau persetujuan penggunaan akses jalan perusahaan apabila diperlukan.
Perlu dipahami pula bahwa jumlah roda atau konfigurasi ban kendaraan, seperti ban delapan maupun ban sepuluh, tidak dengan sendirinya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan boleh atau tidaknya kendaraan melintasi suatu ruas jalan. Penilaiannya tetap harus memperhatikan berat kendaraan dan muatan, distribusi beban pada sumbu kendaraan, dimensi kendaraan, serta kelas dan daya dukung jalan yang dilalui.
Pada bagian lain, Heriyus menegaskan bahwa kepentingan operasional angkutan alat berat harus tetap berjalan seimbang dengan perlindungan masyarakat dan kepentingan umum.
“Jalan umum merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat luas, sehingga penggunaannya harus memperhatikan kepentingan bersama. Aktivitas usaha tetap dapat berjalan, tetapi harus memperhatikan ketentuan, keselamatan pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur daerah. Kita ingin kegiatan usaha berjalan dengan baik tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan rencana penerapan mulai 1 Januari 2027, masyarakat tentu berharap arahan Bupati Murung Raya tersebut dapat ditindaklanjuti secara konsisten dan terukur. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa jalur alternatif melalui Desa Bumban benar-benar siap digunakan, sehingga kebijakan pengalihan jalur tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (Alb-FH)
