BeritaLegislatifMurung Raya

Rumiadi Harapkan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas dan Kebutuhan Masyarakat

PURUK CAHU – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., berharap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dapat lebih difokuskan pada program prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan menyusul tercapainya kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Murung Raya, Puruk Cahu, Jumat (20/11/2026).

Rumiadi menyambut baik tercapainya kesepakatan tersebut. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Murung Raya pada tahun mendatang.

Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Berdasarkan proyeksi dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya mencapai Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp104,5 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,3 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,3 miliar.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun. Adapun defisit anggaran sebesar Rp463,5 miliar direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0,00.

Rumiadi menegaskan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan penganggaran berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap seluruh program yang nantinya ditetapkan dalam APBD 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di wilayah Murung Raya.

Dengan demikian, kesepakatan KUA-PPAS 2027 diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya. (*)