
Data Kependudukan untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Forumhukum.id, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) terus mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Aula Bapperida, Senin (16/11/2026).
Kegiatan dibuka Asisten I Setda Mura, Rahmat K. Tambunan, mewakili Bupati Murung Raya, Heriyus, dan diikuti 16 perangkat daerah yang telah memiliki hak akses data kependudukan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Rahmat K. Tambunan, disampaikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atas capaian 16 perangkat daerah pengguna hak akses data kependudukan. “Jumlah tersebut telah melampaui target nasional sebanyak lima perangkat daerah pada 2026,” ujarnya.
Disampaikan bahwa data kependudukan yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu dasar penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan agar tepat sasaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan Disdukcapil, terdapat empat perangkat daerah yang hak aksesnya telah nonaktif sejak Desember 2025. Sementara itu, tujuh perangkat daerah akan berakhir masa aksesnya pada 1 Desember 2026 dan lima perangkat daerah lainnya pada 22 September 2027.
Sehubungan dengan hal tersebut, perangkat daerah terkait diminta segera mengurus perpanjangan PKS agar pemanfaatan data kependudukan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah juga diingatkan untuk menggunakan data sesuai kebutuhan pelayanan, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta menyampaikan laporan pemanfaatan secara berkala.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Mura berharap sinergi antarperangkat daerah dalam pemanfaatan data kependudukan semakin meningkat, “Sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tertib administrasi, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran,” tukasnya. (Ed)
