Hujan Belum Jamin Karhutla Berakhir, Bupati Kapuas Siagakan 14 Posko Hadapi Ancaman Hotspot

PALANGKA RAYA, Forum Hukum. id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya berakhir. Meski hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah, potensi munculnya titik panas (hotspot) masih membayangi, terutama menyusul prediksi peningkatan suhu udara pada minggu kedua November 2026.

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Seluruh jajaran diminta tidak lengah dan tetap memperkuat kesiapsiagaan guna mencegah munculnya kebakaran baru.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penuntasan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Minggu (1/11/2026). Rapat dihadiri Bupati Kapuas, Haji Muhammad Wiyatno, bersama sejumlah kepala daerah se-Kalimantan Tengah.

Bupati Kapuas hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran pemerintah kabupaten se-Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan bahwa turunnya hujan tidak boleh membuat pemerintah daerah menurunkan kewaspadaan. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara diperkirakan kembali meningkat pada minggu kedua November. Kondisi tersebut berpotensi memicu munculnya titik panas apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Hasil analisis BMKG di minggu kedua November suhu akan kembali memanas. Kalteng sudah ada hujan, dan ini jangan sampai muncul hotspot lagi,” tegas Hanif.

Peringatan tersebut menjadi sinyal bahwa upaya pengendalian karhutla tidak boleh berhenti hanya karena hujan mulai turun.

Pengawasan wilayah rawan, kesiapan personel, penguatan posko, serta respons cepat terhadap indikasi kebakaran harus tetap menjadi prioritas.

Bagi Kabupaten Kapuas, ancaman karhutla menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Bupati Kapuas, Haji Muhammad Wiyatno, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiagakan 14 posko karhutla yang didukung sejumlah personel untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan kebakaran di lapangan.

Tak hanya itu, hampir seluruh desa di Kabupaten Kapuas disebut terdampak karhutla. Kondisi ini menunjukkan luasnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam mengendalikan kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan.

Menurut Wiyatno, situasi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan serta penanganan intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Keberadaan posko dan personel di lapangan menjadi bagian penting untuk mempercepat langkah pencegahan maupun penanganan ketika kebakaran terjadi.

Pemerintah Kabupaten Kapuas pun terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan kesiapan personel, serta mengoptimalkan fungsi posko sebagai pusat pengendalian dan respons terhadap potensi karhutla.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap langkah penanganan yang telah dilakukan, menyamakan persepsi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.

Sinergi antarpemerintah dinilai penting agar pengendalian karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri. Terlebih, potensi peningkatan suhu pada November menjadi peringatan bahwa ancaman kebakaran masih harus diantisipasi secara serius.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya pengendalian karhutla melalui pencegahan dini, penguatan posko, kesiapan personel, dan optimalisasi penanganan di lapangan.

Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat dan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan, masyarakat terlindungi, serta kelestarian lingkungan Kalimantan Tengah tetap terjaga.(Tatang FH)