
Cegah Karhutla, Heriyus Tekankan Kesiapan Armada Perusahaan
Forumhukum.id, Puruk Cahu – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus menekankan pentingnya kesiapan armada pemadaman dan peningkatan patroli oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Mura. Hal tersebut disampaikan Heriyus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla Tahun 2026 melalui Zoom Meeting dari Aula A Kantor Bupati Mura, Senin (7/9/2026).
Rakor yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia tersebut turut diikuti Sekda Mura, Sarwo Mintaro, Asisten I Rahmat K. Tambunan, Asisten II K. Zen Wahyu, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa pemerintah pusat memperkuat operasi darat di sejumlah provinsi prioritas. Secara nasional, sebanyak 43.481 personel gabungan disiapkan untuk mendukung penanggulangan Karhutla, meliputi unsur BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
Khusus Kalimantan Tengah, sebanyak 4.686 personel disiapkan untuk mendukung penanggulangan Karhutla. Kesiapan tersebut juga diperkuat dengan berbagai peralatan pemadaman dan perlengkapan operasional sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan.
Heriyus mengatakan, pencegahan Karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Perusahaan pemegang HGU dinilai memiliki peran strategis karena memiliki wilayah kerja yang cukup luas sehingga harus memastikan kesiapan personel maupun sarana prasarana pemadaman. “Kami minta perusahaan HGU aktif melakukan pencegahan, mulai patroli, memastikan kesiapan armada pemadaman,” tegas Heriyus.
Menurutnya, kesiapan armada menjadi salah satu hal penting dalam penanganan Karhutla. Dengan peralatan dan personel yang siap, potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Selain kesiapan sarana pemadaman, Heriyus juga mendorong perusahaan meningkatkan patroli serta pengawasan di wilayah masing-masing, terutama pada kawasan yang memiliki potensi rawan terjadi kebakaran.
Pemkab Mura melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait juga terus melakukan pemetaan wilayah rawan Karhutla. Pemerintah kecamatan didorong meningkatkan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. “Kita harus bergerak bersama sejak dini. Karhutla bukan hanya mengancam lingkungan, tetapi juga kesehatan, aktivitas dan keselamatan masyarakat,” ujar Heriyus.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan perusahaan pemegang HGU dapat terus diperkuat sehingga upaya pencegahan dan penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. (Ed)
