Kemarau Panjang, DPRD Mura Ingatkan Risiko Gangguan Distribusi Logistik
Puruk Cahu – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Murung Raya menjadi perhatian DPRD setempat. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik, terutama menyusul menyusutnya debit Sungai Barito yang selama ini menjadi salah satu jalur transportasi dan distribusi barang.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya mengajak Pemerintah Daerah bersama seluruh elemen masyarakat memperkuat koordinasi dan ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, S.T., mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi sejak dini agar kondisi kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, khususnya terkait ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok. “Kita harus mengantisipasi bersama agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan sembako dengan harga wajar di musim kemarau ini. Pemerintah harus hadir sejak dini, mendengar dan membantu,” ujar Sutrisno, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, apabila distribusi melalui jalur sungai mengalami hambatan akibat rendahnya debit air, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pasokan barang di pasar maupun desa-desa yang selama ini bergantung pada transportasi sungai.
Karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, pemerintah desa serta masyarakat untuk menjaga agar rantai pasok kebutuhan pokok tetap berjalan.
Sutrisno mendorong pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait untuk memperkuat stok dan cadangan pangan. Koordinasi dengan Bulog, distributor serta pedagang pasar juga perlu dilakukan guna memastikan ketersediaan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula dan kebutuhan pokok lainnya.
Selain itu, pasar murah dapat menjadi salah satu langkah untuk membantu masyarakat, terutama apabila terjadi kenaikan harga akibat terganggunya distribusi. Pemerintah daerah juga dinilai perlu menyiapkan jalur distribusi alternatif.
Koordinasi antara dinas terkait, Dinas Perhubungan, BPBD dan pemerintah desa dapat dilakukan untuk memetakan jalur darat yang dapat digunakan apabila akses sungai semakin terbatas. “Jangan sampai karena kondisi sungai surut, masyarakat di wilayah tertentu kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Jalur alternatif harus dipersiapkan dan komunikasi antarwilayah harus diperkuat,” katanya.
Di sisi lain, Sutrisno meminta pengawasan terhadap kondisi pasar turut ditingkatkan. Instansi terkait diharapkan tidak hanya memantau perkembangan harga dan ketersediaan barang, tetapi juga memastikan distribusi berjalan secara sehat dan tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, antisipasi sejak dini akan membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai kemungkinan dampak kemarau, sekaligus menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat Murung Raya. (Ed)
