Heriyus: Rakor Bersama KPK Momentum Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan
Palangka Raya – ForumHukum.id, Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., menegaskan pentingnya Rapat Koordinasi (Rakor) antara Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Menurut Heriyus, koordinasi bersama KPK tidak semata-mata menjadi forum untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Rakor ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, transparan dan akuntabel. Pencegahan korupsi harus dimulai dari bagaimana kita membangun sistem pemerintahan yang baik,” ujar Heriyus.
Ia menilai, penguatan integritas harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset hingga pelayanan publik kepada masyarakat.
Karena itu, Heriyus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi dan kesamaan komitmen agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kebijakan dan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Integritas bukan hanya slogan, tetapi harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Heriyus menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengawasan internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menyambut baik penguatan koordinasi antara KPK dengan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan.
“Masukan dan arahan dari KPK tentu menjadi bagian penting bagi kami untuk terus melakukan pembenahan. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap evaluasi dan terus memperbaiki sistem agar potensi terjadinya penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” pungkas Heriyus.
Rakor tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Alb-FH)
