Menko Polkam RI Kunjungi Kapuas, Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah Hadapi Tantangan Strategis

KUALA KAPUAS, Forum Hukum. id – Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Jumat (31/7/2026). Kunjungan yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Bupati Kapuas HM Wiyatno, Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Tengah beserta Forkopimda masing-masing.

Dalam paparannya, Bupati Kapuas HM Wiyatno menjelaskan kondisi terkini Kabupaten Kapuas, khususnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi perhatian utama pada musim kemarau. Ia memaparkan perkembangan titik panas (hotspot) dan kondisi Karhutla hingga 29 Juli 2026, sekaligus berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kapuas, kata Wiyatno, telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa, serta menerbitkan surat edaran kepada camat, lurah, kepala desa, dan perusahaan besar swasta guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Selain itu, berbagai upaya preventif terus dilakukan melalui patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, apel siaga, rapat koordinasi lintas instansi, hingga penegakan hukum bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Adat untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pemerintah daerah juga meminta perusahaan perkebunan, pertambangan, HTI, dan HPH berperan aktif dalam pencegahan serta penanggulangan Karhutla di wilayah operasional masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus daerah yang kaya akan potensi sumber daya alam di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Potensi tersebut, menurutnya, menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

Namun demikian, Gubernur mengingatkan bahwa pembangunan harus tetap berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Berbagai persoalan seperti Karhutla, pertambangan tanpa izin (PETI), illegal logging, hingga konflik penguasaan lahan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat.

Menanggapi paparan tersebut, Menko Polkam RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa Kalimantan memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain menjadi penyangga IKN, kawasan ini juga berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kelestarian lingkungan hidup sehingga stabilitas keamanan serta keberlanjutan pembangunannya harus menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam arahannya, Menko Polkam menyoroti sejumlah isu strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, antara lain Karhutla, pertambangan tanpa izin, illegal logging, konflik agraria, serta penguatan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum. Menurutnya, seluruh persoalan tersebut harus diselesaikan melalui langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan pemberdayaan masyarakat.

Menko Polkam juga memaparkan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia melalui konsep “President of Solutions”, yaitu pemerintahan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur. Konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Silaturahmi dan kunjungan kerja berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog. Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kapuas maupun Kalimantan Tengah.( Tatang FH)