BeritaEksekutifMurung Raya

Rakor PAD Kalteng, Murung Raya Fokuskan Peningkatan Dampak Positif Investasi

FORUMHUKUM.ID, Puruk Cahu – Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (20/10/2025). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, serta jajaran pejabat tinggi lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Bupati Heriyus dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Menurutnya, optimalisasi PAD perlu diiringi dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai lapisan.

Lebih lanjut, Bupati Heriyus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus memperkuat kolaborasi dengan pihak perusahaan, terutama dalam memperluas dampak positif investasi terhadap perekonomian daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang lebih solid antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan serta kehutanan. (Ed)