Ketua Komisi II DPRD Murung Raya berikan tanggapan soal minusnya Kepatuhan Pengendara dalam Kasus Laka Lantas di Puruk Cahu…!!!

Forumhukum.id Puruk Cahu – Anggota DPRD Murung Raya yang juga Ketua Komisi II, Bebie, S.Sos., S.H.,M.M., M.A.P., memberikan tanggapan sekaligus himbauan atas maraknya terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di wilayah Kota Puruk Cahu dan sekitarnya. Hal ini ia sampaikan saat ditemui awak media di ruang kerja Komisi II pada Selasa (30/9).

Bebie, yang juga politisi dari PDI Perjuangan, menilai bahwa sistem pengelolaan lalu lintas oleh pemerintah daerah sejauh ini sudah berjalan cukup maksimal sesuai aturan perundang-undangan. Namun, menurutnya, faktor terbesar penyebab kecelakaan justru berasal dari perilaku pengendara yang kerap mengabaikan rambu lalu lintas.

“Saya sering perhatikan, banyak oknum pengendara yang sengaja melanggar aturan, seperti menerobos lampu merah, mengambil jalan pintas berlawanan arah, hingga memarkir kendaraan tidak pada tempatnya, bahkan parkir melawan arus,” ujarnya.

Ia menegaskan, perilaku semacam itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi pengguna jalan lainnya.

Terkait insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan SPBU Puruk Cahu pada Senin (29/9) hingga menelan korban jiwa, Bebie memberikan tanggapan objektif. Menurutnya, kondisi lalu lintas di area SPBU tersebut memang perlu mendapat perhatian serius.

“Sistem pengelolaan pengisian BBM di SPBU Puruk Cahu selama ini terkesan tidak beraturan, bahkan bisa dikatakan semrawut. Keluhan masyarakat kerap muncul terkait antrean panjang armada pelansiran yang parkir hingga mengganggu kenyamanan warga dan pengguna jalan di sekitar Jalan Nasution–Soedirman,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Bebie mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat melintasi kawasan SPBU, sembari meminta pihak terkait menertibkan tata kelola lalu lintas dan parkir kendaraan di sekitar area tersebut.

Selain itu, ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Murung Raya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta kepolisian lalu lintas untuk mencari solusi komprehensif. Hal ini mencakup evaluasi rekayasa lalu lintas, penertiban parkir kendaraan, hingga kemungkinan penyediaan lahan khusus antrean armada pelansiran di sekitar SPBU.

“Kami di DPRD tentu tidak bisa tinggal diam. Komisi II akan mendorong lahirnya kebijakan teknis agar persoalan ini tidak terus berulang dan merenggut korban jiwa. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tutup Bebie. (Alb – FH)