Pemkab Mura Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi menurunnya ketersediaan air di sejumlah wilayah.

Penetapan status tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Bupati Murung Raya, Heriyus, di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, serta stakeholder terkait.

Bupati Heriyus menegaskan, status siaga ditetapkan sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak kekeringan, terutama dalam memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih. “Kita menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan sebagai langkah antisipasi. Jangan sampai kita menunggu masyarakat mengalami kesulitan air baru kemudian bertindak. Kesiapan harus dilakukan sejak sekarang,” tegas Heriyus.

Ia meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait memperkuat koordinasi serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memberikan respons cepat apabila kondisi darurat terjadi di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. “Yang paling utama adalah masyarakat. Kita harus memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terlayani dan setiap persoalan yang muncul akibat kekeringan dapat segera ditangani,” ujarnya.

Heriyus juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Ia menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menghadapi potensi dampak kekeringan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat bersinergi menjaga ketersediaan air dan lingkungan.

Pemkab Murung Raya memastikan kesiapsiagaan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi wilayah, serta langkah penanganan yang diperlukan guna meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat. (Diskominfo/Red)