BeritaKapuas

Pemkab Kapuas Evaluasi Pelaksanaan PJPK 2026, Sepakati Lima Langkah Percepatan

KUALA KAPUAS, Forum Hukum. id – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 melalui kegiatan One on One Desk Meeting Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi PJPK Daerah Tahun 2026 bersama Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti tim Kabupaten Kapuas dari Ruang Rapat I Bapperida. Tim dipimpin Sekretaris Bapperida Kabupaten Kapuas, Lisa Maria, didampingi Kepala Dinas P3APPKB serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. Evaluasi dipandu oleh Yusna Afrilda, S.Pd., M.Si., selaku evaluator Kemendukbangga/BKKBN.

Berdasarkan evaluasi indikator PJPK Tahun 2025, dari 30 indikator yang dipantau, sebanyak 11 indikator atau 36,7 persen telah mencapai target, 15 indikator atau 50 persen belum mencapai target, dan empat indikator atau 13,3 persen belum tersedia datanya.

Sejumlah capaian positif terlihat pada pemenuhan kebutuhan keluarga berencana, rata-rata lama sekolah, Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Indeks Perlindungan Anak, serta kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–4 tahun. Sementara itu, indikator TFR, ASFR remaja, stunting, kemiskinan, hunian layak, dan sanitasi aman masih memerlukan perhatian serta penguatan program lintas sektor.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati lima langkah tindak lanjut, yakni mempercepat pelaksanaan rencana aksi PJPK, menyiapkan laporan akhir Tahun 2026, melengkapi bukti dukung kegiatan, mengevaluasi program yang belum terlaksana beserta kendala anggarannya, serta mengupayakan dukungan anggaran untuk koordinasi dan pelaksanaan PJPK.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapperida, Dinas P3APPKB, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas PUPR, serta perangkat daerah lainnya.(18/11/2026)

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Kapuas berkomitmen meningkatkan sinergi antarperangkat daerah, memperkuat kualitas data, dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan kependudukan agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Tatang FH)